Kusutnya Industri Tekstil Diterpa Gelombang Impor

Tgl Publish : 19-11-2025 10:24:22

Jakarta - Tahun 2025 menjadi tahun kelam bagi industri tekstil dalam negeri. Dari sisi produksi, angkanya kian tergerus akibat permintaan pasar yang menurun seiring dengan membludaknya pasokan impor. Indikator kekelaman tersebut dapat dilihat dari berbagai informasi yang menunjukkan jika gelombang PHK di sektor ini masih menduduki peringkat pertama di Indonesia. Merangkum detikFinance, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memaparkan ada ratusan ribu buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data yang mereka miliki, jumlah PHK periode Januari-Oktober 2025 mencapai 47.115 pekerja. Kemudian secara akumulasi sejak tahun 2023 hingga Oktober 2025, jumlah PHK yang terdata mencapai 126.160 pekerja. Angka ini berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 non perusahaan TPT."Sepanjang tahun 2024 laporan masuk yang kami terima sebanyak 79.045 pekerja anggota KSPN ter PHK, terjadinya PHK ada yang dari akhir 2022 secara bertahap dan baru memberikan laporan pada tahun 2024. Sementara periode Januari sampai dengan Oktober 2025 laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja ter PHK," ujar Presiden KSPN, Ristadi dikutip dari detikFinance, Selasa (11/11/2025).Terkait kondisi tersebut, Pengusaha konveksi mendatangi DPR untuk menyampaikan keluhannya terhadap serbuan barang impor yang berasal dari China. Mereka menyebut jika barang-barang impor yang masuk ke pasar RI tersebut melemahkan daya saing produk lokal dari sisi harga.Mengutip detikFinance, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menilai impor barang ilegal tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu ia meminta perlindungan dari Pemerintah dan DPR untuk mengatasi persoalan tersebut."Impor barang ilegal yang tidak terkontrol dan produk dari China yang teramat murah membuat produk lokal kalah bersaing," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (13/11/2025).Di sisi lain, untuk menjaga kestabilan industri tekstil dalam negeri, pemerintah melalui Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Tujuannya agar industri dapat bertransformasi lebih efisien, modern dan berdaya saing global.Beberapa hal yang dilakukan pemerintah terkait hal ini adalah pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan program link and match, serta percepatan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi."Pemerintah terus memberikan dukungan agar industri ini dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, modern dan berdaya saing global," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).Lalu seberapa besar pengaruh kebijakan ini dalam meningkatkan daya saing industri tekstil lokal? Apakah operasi pasar kepada barang-barang impor yang gencar dilakukan pemerintah memiliki ekses di masa depan? Simak diskusinya dalam Editorial Review.https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8208862/kusutnya-industri-tekstil-diterpa-gelombang-impor