Banjir Barang Impor, UMKM Dinilai Belum Siap Penuhi Kebutuhan Pasar E-Commerce

Tgl Publish : 09-02-2026 12:00:40

JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai dominasi produk impor di e-commerce bukan semata persoalan platform digital, melainkan cerminan dari lemahnya kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pernyataan itu merespons temuan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyebut 90% produk di e-commerce seperti Shopee hingga TikTok masih didominasi barang impor berharga murah. “Memang produk kita bukan negara produsen. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan adalah hasil barang-barang impor. Otomatis, barang yang ada di marketplace pasti barang impor,” kata Tesar kepada Bisnis pada Senin (9/2/2026). Tesar menjelaskan, apabila Indonesia telah menjadi negara produsen yakni mampu memproduksi mainan atau barang elektronik sendiri maka produk yang beredar di marketplace bisa didominasi barang lokal. Namun, karena kapasitas produksi tersebut belum dimiliki, pasar dalam negeri masih sangat bergantung pada produk impor. Karena itu, dia menilai persoalan dominasi barang impor bukan terletak pada marketplace, melainkan pada keterbatasan industri nasional.Dia juga menilai dominasi produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce, tetapi sudah terlihat di pasar konvensional. Menurutnya, di luar produk makanan yang masih menjadi unggulan lokal, banyak produk lain di pasar offline yang kini didominasi barang impor sehingga daya saing produk dalam negeri melemah. Lebih lanjut, Tesar berpandangan pembatasan produk impor di e-commerce bukan solusi karena justru akan membuat platform kehilangan daya tarik. Tanpa kehadiran produk impor, menurut dia, e-commerce akan kehilangan variasi barang yang dibutuhkan konsumen dan menjadi kurang menarik. Tesar menekankan akar persoalan berada pada belum kuatnya ekosistem industri nasional untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar domestik. “Ini adalah PR bersama. Kementerian perindustrian, UMKM, kreatif, dll. Kita itu harus membuat produk apa sih yang kita bisa create. Menjadi produk unggulan. Sehingga benar-benar produk kita bisa masuk ke pasar lokal kita sendiri. Atau kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.  Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap produk impor murah masih membanjiri e-commerce. Berdasarkan pemantauan per 14 Januari 2026, ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs. Menurut Temmy, derasnya produk impor murah telah mendistorsi pasar domestik, diperparah preferensi konsumen yang hanya mempertimbangkan harga dan kualitas tanpa memperhatikan asal negara produk. “Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli.” Dia menambahkan, UMKM juga masih menghadapi kendala pembiayaan, mulai dari riwayat kredit di SLIK, keterbatasan agunan, hingga suku bunga kredit. Data SIKP 2025 menunjukkan penyaluran KUR masih didominasi skema mikro 69,8%, kecil 30%, dan super mikro 0,2%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas juga baru 15,7%, dengan partisipasi global value chain 4,1%. “Kalau kita bilang produk barang negeri harus menjadi tuan rumah, itu tugas terbesar saat ini,” ujarnya.https://teknologi.bisnis.com/read/20260209/84/1951246/banjir-barang-impor-umkm-dinilai-belum-siap-penuhi-kebutuhan-pasar-e-commerce#goog_rewarded